Getting My reformasi intelijen To Work
Getting My reformasi intelijen To Work
Blog Article
In early 2002, BIN was derided by ministers and senior politicians when it emerged that it had penned independent, and contradictory, reports to the economy for cupboard ministers and for any parliamentary committee. BIN also well prepared an error-crammed briefing for parliament's International Affairs and Protection Commission prior to John Howard's stop by to Indonesia in February 2002.
Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul " Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru ". Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.
This information describes the dynamics of Indonesia’s intelligence reform from combatant intelligence posture over the put up-independence revolution of 1945 to the authoritarian state intelligence underneath the New Buy routine right after 1965, and to the era of intelligence reform after the 1998 reformation motion. Lately, the challenges for Indonesian intelligence establishments have shifted from the need for legislation and political policies to the necessity for your democratic intelligence posture and the opportunity to encounter emerging stability threats.
Bukan berarti praktik intelijen dapat dilaksanakan secara semena-mena. Basis etis praktik intelijen sangat jelas dan gamblang dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi
Sebagai pengambil kebijakan pada stage daerah, Hasto memahami fungsi intelijen sehingga bisa memanfaatkan produk intelijen tersebut untuk menunjang tugas-tugasnya sebagai kepala daerah.
The views, viewpoints and positions expressed inside of all posts are People of the author by itself and don't signify All those from the editors or of The big apple University School of Legislation. The precision, completeness mendapatkan informasi lebih lanjut and validity of any statements made within this text aren't guaranteed. We accept no liability for any mistakes, omissions or representations.
Pada dinas intelijen dan dinas terkait lainnya, intelijen merupakan details aktif, ditambah dengan proses dan hasil dari pengumpulan dan analisis info tersebut, yang terbentuk oleh jaringan yang kohesif.
Ditembaknya seorang pelaku bom bunuh diri yang berlari menuju keramaian dibenarkan dengan alasan yang sama.[seventeen]
Like BPI, BAKIN does not just coordinate intelligence organizations inside the ministry as well as armed forces but will also conducts intelligence operations. The improve to BIN, which was at first controlled based on Keputusan Presiden
” (an intelligence agent who only can frighten the general public by displaying their identities) nonetheless connected to our intelligence agents must alter.
Situasi berubah pasca-Dekrit 1950, di mana kebijakan Soekarno berorientasi pada sipil dan konsolidasi politik dalam negeri.
Menurut Rodon, BIN telah menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. BIN kini lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan strategis serta telah menambah beberapa deputi baru yang fokus pada siber, komunikasi, dan informasi.
Patut disadari bahwa, gerakan-gerakan separatisme yang ada saat ini masih berakar pada motif-motif ekonomi yang awalnya berupa gagasan ketidakpuasan atas perekonomian daerah tertentu atas kebijakan pemerintah pusat. Hal ini, menjadi sorotan negara-negara tertentu yang kemudian dengan sengaja masih menyokong gerakan-gerakan separatisme, yang masih ada di Indonesia, baik dengan melalui penggalangan terhadap tokoh dan masyarakat lokal oleh lembaga swadaya masyarakat dari negara asing, atau mengakomodir upaya diplomatis aspiratif separatisme, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, di kancah internasional.
Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.